Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Suluh-Desa.Com
+Gabung
Sebagai bank milik daerah, Bank NTT dituntut tidak hanya mengejar laba, tetapi juga menjalankan fungsi intermediasi pembangunan dengan membiayai sektor produktif seperti UMKM, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Tanpa kejelasan mandat, bank berisiko terjebak pada logika komersial semata sementara fungsi pembangunan terpinggirkan.
Struktur Permodalan yang Menyimpan Risiko
Fraksi Demokrat menyorot bahwa Ranperda menetapkan modal dasar sebesar Rp7 triliun, namun modal yang telah disetor baru sekitar Rp2,2 triliun, sehingga terdapat ruang penerbitan saham yang sangat besar di masa mendatang. Tanpa roadmap permodalan yang jelas, kondisi ini dinilai menyimpan potensi ketidakpastian arah kebijakan.
“Siapa yang akan menyetor tambahan modal? Kapan? Dengan skema apa? Dan bagaimana dampaknya terhadap kepemilikan daerah?” tanya Odylia.
Meskipun Ranperda menetapkan kepemilikan minimal 51 persen oleh pemerintah daerah, Demokrat mengingatkan bahwa tanpa mekanisme pengamanan yang tegas, setiap penerbitan saham baru berpotensi menurunkan porsi kepemilikan daerah hingga di bawah batas mayoritas. “Kontrol publik atas bank daerah tidak boleh melemah akibat skema permodalan yang tidak dirancang secara hati-hati,” tegasnya.
