Pemprov NTT Bentuk Lima Tim Kerja Khusus untuk Percepat Pembangunan Daerah

Gubernur menyoroti masalah ketidakakuratan data kemiskinan dan meminta bantuan TNI, Polri, serta Kejaksaan yang ada di wilayah NTT, untuk mengawal distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran. “Kita hanya urus orang miskin, bukan orang bermental miskin. Jika ada yang bermain dengan data kemiskinan, kita cari pasal hukum yang paling keras,” ujarnya dengan nada tegas.

Tim kerja ini bersifat operasional tanpa mengambil alih tugas pokok OPD. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap bulan selama satu tahun, dengan rencana pengukuhan resmi dan penyusunan cascading kinerja bagi setiap ASN segera dilakukan.**