Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Suluh-Desa.Com
+Gabung
Kupang, Suluh-Desa.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengambil langkah strategis dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih mengancam Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah ini. Dibawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah penyediaan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI untuk membiayai keberangkatan secara aman, terencana, dan sesuai prosedur.
Gubernur Melki menyampaikan, selama ini banyak PMI asal NTT terjerat praktik TPPO akibat keterbatasan biaya keberangkatan. “Untuk berangkat bekerja ke luar negeri dibutuhkan biaya. Banyak PMI asal NTT yang berasal dari keluarga tidak mampu akhirnya terjerat rentenir dan masuk dalam jebakan mafia TPPO. Skema ini kami siapkan agar mereka tidak terperangkap jaringan TPPO,” ujarnya pada Senin (19/1/2026).
Sebagai wujud komitmen bersama, Pemprov NTT, Bank NTT, dan PT AP Bali Konsultan Bisnis yang menaungi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Musubu, menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Lantai II Kantor Pusat Bank NTT. Kerja sama ini bertujuan mendukung penempatan PMI yang aman, profesional, dan berkelanjutan.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa kerja sama ini bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia NTT di sektor ketenagakerjaan internasional. “Melalui kerja sama ini, NTT akan mengirim middle skill workers, bukan lagi low skill workers. Selama ini, banyak PMI asal NTT mengakses pembiayaan dari luar daerah dengan bunga sangat tinggi. Bank NTT hadir dengan skema pembiayaan berbunga rendah,” jelasnya.
