Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Suluh-Desa.Com
+Gabung
“Kita bersyukur karena Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius. Kemarin Bapak Wakil Presiden telah menugaskan para menteri terkait untuk merespons secara komprehensif. Komitmennya jelas, tidak ada PPPK yang akan dirumahkan,” tegasnya.
Menurutnya, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencari solusi yang adil dan tepat bagi daerah.
“Mereka akan mencermati satu per satu dan membantu daerah dalam mencari solusi terbaik, sehingga penanganan PPPK dapat dilakukan secara tepat dan berkeadilan,” tambahnya.
Tegas soal Fiskal: Tidak Ada Kebocoran, Penyimpangan Ditindak
Selanjutnya, Gubernur menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah melalui dua strategi utama: optimalisasi transfer pusat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami minta seluruh OPD pengelola PAD untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Tidak boleh ada kebocoran,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
“Kali ini kami tidak main-main. Kami akan melibatkan Aparat Penegak Hukum dalam pengawasan. Apabila masih ditemukan praktik penyimpangan, maka pasti akan kami tindak tegas,” ujarnya.
