KPK Lepas Armada JNBA 2026, Sebarkan Nilai Integritas dari NTB Hingga NTT Melalui Program KPK Mengajar 

| Editor: Wanster Buu
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, melepaskan rombongan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jakarta, Selasa (9/6).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Suluh-Desa.Com

+Gabung

“Program KPK Mengajar ini menjadi bukti kepedulian negara terhadap anak-anak di pelosok negeri. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi cermin yang menunjukkan kondisi pendidikan di wilayah timur Indonesia agar dapat menjadi perhatian kita bersama,” ujar Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat memberikan sambutan dalam acara pelepasan.

Bacaan Lainnya

Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum semata, melainkan juga memerlukan investasi besar dalam pembentukan karakter generasi penerus. Menanamkan pemahaman tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak usia dini dianggap sebagai fondasi paling strategis untuk mewujudkan masa depan bangsa yang bersih, adil, dan bebas dari praktik koruptif.

Di samping fokus pada dunia pendidikan, pelaksanaan JNBA 2026 juga diarahkan untuk memperkuat empat agenda utama, yaitu menumbuhkan budaya hidup berintegritas, mendorong terciptanya pelayanan publik yang bersih dan transparan, membangun keberanian masyarakat untuk menolak segala bentuk pungutan liar sekecil apa pun, serta meningkatkan partisipasi aktif warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Secara khusus, KPK juga akan memberikan perhatian mendalam terhadap dua isu strategis yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah yang dikunjungi, yaitu tata kelola alih fungsi lahan, khususnya yang berkaitan dengan kawasan hutan, pertambangan, dan lahan pertanian, serta pemerataan akses pendidikan dari sisi kualitas, fasilitas, dan pemerataan kesempatan. Melalui diskusi publik, sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa, hingga pemetaan risiko korupsi, KPK mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Pos terkait