Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Suluh-Desa.Com
+Gabung
“Mitra Strategis” yang Rawan Multitafsir
Ranperda yang membuka ruang kepemilikan hingga 49 persen bagi “mitra strategis” juga menjadi perhatian. Frasa tersebut dinilai terlalu longgar dan rawan multitafsir, sehingga meminta agar kriteria mitra strategis dirumuskan secara tegas dan berbasis kajian komprehensif.
Tanpa definisi yang jelas, dikhawatirkan istilah tersebut menjadi pintu masuk kepentingan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan agenda pembangunan daerah. Pertanyaan mengenai apakah mitra strategis merupakan investor institusi keuangan, BUMN, swasta nasional, atau pihak lain, serta parameter strategis yang menjadi dasar penilaian, masih belum terjawab secara jelas.
Tantangan Efisiensi Operasional
Selain aspek hukum dan permodalan, Demokrat juga menyoroti tingginya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang berpotensi menggerus laba. Jika laba tertekan, dividen yang disetor ke kas daerah akan ikut menurun, yang menjadi relevan dalam konteks ambisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Transformasi menjadi Perseroda, menurut Demokrat, harus diikuti dengan rasionalisasi belanja, pengendalian investasi fisik, serta sistem remunerasi manajemen berbasis kinerja yang terukur.
