Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Suluh-Desa.Com
+Gabung
LABUAN BAJO, SULUH-DESA.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong pembangunan infrastruktur yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Tiga agenda strategis menjadi perhatian Gubernur Melki, yakni pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), memperbanyak embung untuk mendukung kebutuhan air masyarakat dan petani, serta memperjelas regulasi dan kewajiban perpajakan usaha wisata berbasis kapal pinisi dan kapal kayu.
Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan reses Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan para kepala daerah se-daratan Flores di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (9/10/2026).
Pertemuan itu menjadi forum evaluasi pembangunan infrastruktur pascabencana sekaligus kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Melki, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik. Infrastruktur harus mampu memperkuat produktivitas, membuka peluang usaha, meningkatkan konektivitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelabuhan Perikanan untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi Laut
Salah satu usulan yang disoroti Gubernur Melki adalah pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara agar hasil tangkapan nelayan NTT dapat ditangani dan dipasarkan secara lebih efisien, termasuk membuka peluang ekspor langsung dari daerah.
Sebagai provinsi kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, NTT dinilai membutuhkan infrastruktur perikanan yang memadai untuk memperkuat rantai pasok, penyimpanan, distribusi, hingga pengolahan hasil laut.
“Ketersediaan infrastruktur pelabuhan perikanan nusantara di NTT diharapkan dapat memperkuat rantai pasok, memperluas akses pasar, serta membuka peluang pengembangan industri pengolahan hasil laut di NTT. Ini penting karena NTT punya potensi laut yang luar biasa,” ungkap Melki.
Menurutnya, peningkatan produksi tangkapan saja tidak cukup. Nelayan dan pelaku usaha perikanan juga membutuhkan akses pasar dan fasilitas pendukung agar hasil laut memiliki nilai tambah yang lebih besar.
Pembangunan pelabuhan perikanan diharapkan mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil laut, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Perbanyak Embung, Pastikan Air Sampai ke Petani
Selain sektor kelautan, Melki menekankan pentingnya evaluasi pembangunan infrastruktur sumber daya air, terutama terkait efektivitas pemanfaatan bendungan dan jaringan irigasi.
Ia mendorong agar pembangunan embung mendapat perhatian lebih besar sesuai kebutuhan dan karakteristik geografis masing-masing wilayah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur air harus direncanakan secara menyeluruh, mulai dari bangunan utama hingga jaringan distribusi yang membawa air ke lahan pertanian dan masyarakat.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar bendungan besar, tetapi bagaimana air itu benar-benar bisa sampai dan dimanfaatkan oleh petani serta masyarakat,” tegasnya.
Melki menyoroti persoalan jaringan irigasi sekunder dan tersier yang belum tersedia secara memadai di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut berpotensi membuat manfaat bendungan belum optimal meskipun bangunan utama dan jaringan primer telah dibangun.
Karena itu, ia menilai pembangunan embung dapat menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, biaya, cakupan pelayanan, dan efektivitas pemanfaatannya.
Pendekatan tersebut diharapkan memperluas akses air, mendukung produktivitas pertanian, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat NTT.
Kapal Pinisi Disorot, Regulasi Pajak Didorong Lebih Jelas
Di sektor pariwisata, Gubernur Melki mengusulkan kejelasan regulasi bagi usaha wisata berbasis kapal pinisi dan kapal kayu, khususnya yang beroperasi di kawasan Labuan Bajo.
Kapal wisata yang menyediakan layanan penginapan, makanan, dan minuman dinilai memiliki karakteristik usaha yang perlu diatur secara jelas, termasuk mengenai perizinan, standar usaha, dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Melki, pengaturan diperlukan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil antara pelaku usaha pariwisata di laut dan pelaku usaha hotel serta restoran di darat.
Ia juga melihat peluang optimalisasi PAD apabila kegiatan usaha kapal memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membangun koordinasi untuk merumuskan regulasi yang sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga usaha pariwisata berbasis kapal dapat berkembang secara sehat, tertib, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Usulan ini menempatkan kepastian hukum, kesetaraan kewajiban usaha, dan tata kelola pariwisata bahari sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
Lasarus: Usulan Pelabuhan Perikanan Akan Diteruskan ke Komisi IV
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang merupakan mitra kerja Komisi IV DPR RI.
Meski demikian, Lasarus menyatakan akan meneruskan usulan tersebut kepada Komisi IV agar mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
“Untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara, itu merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bermitra dengan Komisi IV DPR RI. Kami akan menyampaikan usulan ini kepada Komisi IV,” jelas Lasarus.
Ia juga mendorong Gubernur NTT dan jajaran pemerintah daerah membangun komunikasi langsung dengan kementerian terkait agar usulan tersebut dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang tepat.
Sementara itu, usulan lain yang berada dalam lingkup kerja Komisi V akan didorong sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Pertemuan reses tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana sekaligus mendorong pembangunan ekonomi.
Bagi NTT, pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya berkaitan dengan pemulihan jalan, jembatan, perumahan, dan fasilitas publik, tetapi juga bagaimana potensi perikanan, pertanian, dan pariwisata dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.***
