Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Suluh-Desa.Com
+Gabung
Ia juga mengingatkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujuan akhir, karena esensi utama pengelolaan keuangan daerah adalah dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. “Yang terpenting bukan sekadar opini, tetapi apakah anggaran ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Wali Kota juga mengutip pesan bijak Abraham Lincoln, “Accountability breeds responsibility,” yang menegaskan bahwa akuntabilitas akan melahirkan tanggung jawab. Menurutnya, semakin terbuka pengelolaan keuangan daerah, semakin kuat pula kepercayaan publik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan NTT atas pendampingan yang diberikan dalam mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Triyantoro, S.E., M.M., CSFA, menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sekaligus indikator komitmen terhadap akuntabilitas publik. Dari total 23 entitas di NTT, sebanyak 16 entitas telah menyerahkan LKPD tepat waktu, menunjukkan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah daerah. “Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan moral dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola keuangan publik,” jelasnya.
