Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Suluh-Desa.Com
+Gabung
“Kita harus sadar, dampak korupsi tidak hanya terlihat dari kerugian uang negara. Lebih dari itu, korupsi membuat pelayanan publik menjadi lambat, akses pendidikan menjadi tidak merata, dan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit tumbuh. Oleh karena itu, menolak pungutan liar dan gratifikasi, meskipun nilainya kecil, adalah langkah nyata membangun budaya yang sehat,” tambah Ibnu.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menjelaskan bahwa masyarakat dilibatkan secara langsung dan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Beragam metode disiapkan agar pesan antikorupsi dapat diterima dengan baik, mulai dari pendirian pojok edukasi, sosialisasi interaktif untuk ASN dan tokoh masyarakat, pementasan seni budaya, kuliah umum, dialog di media massa, hingga ruang diskusi terbuka yang mempertemukan pejabat KPK dengan warga secara tatap muka.
“Harapan kami, JNBA menjadi jembatan pertemuan antara KPK dan masyarakat. Kami ingin membangun kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah dan melahirkan sebanyak mungkin agen perubahan yang menjunjung tinggi integritas di tingkat akar rumput,” tegas Amir.
Dikenal sejak pertama kali digelar pada tahun 2018, program JNBA telah berkembang menjadi salah satu inisiatif edukasi antikorupsi terbesar di Indonesia yang berbasis pada pendekatan masyarakat. Dalam kurun waktu enam tahun penyelenggaraan, program ini telah menjelajahi 14 provinsi dan 73 kabupaten/kota dengan jarak tempuh lebih dari 10.000 kilometer. Lebih dari 484.000 orang telah berpartisipasi secara langsung, dan pesan antikorupsi telah menjangkau lebih dari 1,4 juta jiwa melalui berbagai media dan kegiatan.
