Wali Kota Kupang Lantik Lima Pejabat Administrator : Jabatan Bukan Simbol Kekuasaan

“Hari Lahir Pancasila dan pelantikan pejabat administrator memang berasal dari ruang dan konteks yang berbeda. Namun, keduanya bertemu dan bersatu pada satu titik yang sama, yaitu semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Pancasila adalah dasar negara yang mengamanatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, dan pelantikan ini adalah sarana untuk mewujudkan amanah tersebut melalui kerja nyata kita sehari-hari,” ujar dr. Christian.

Ia mengingatkan kembali prinsip dasar penyelenggaraan negara, bahwa segala bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan negara kepada setiap pejabat publik harus diterjemahkan, dijalankan, dan diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang nyata, yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia memperingatkan para pejabat yang baru saja dilantik agar tidak memandang jabatan yang diembannya sebagai sebuah hak istimewa, kemewahan, atau alat untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun golongan. Jabatan harus dipahami dan dijalankan sebagai sarana yang memberikan kesempatan untuk bekerja lebih keras, lebih fokus, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

“Semakin besar kewenangan yang dipercayakan negara kepada seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab dan beban moral yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan integritas. Pemimpin yang baik dan sukses tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan yang ia miliki, seberapa mewah ruang kerjanya, atau seberapa banyak orang yang harus menghormatinya. Namun, pemimpin yang baik diukur dari seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada masyarakat, serta kemampuannya dalam menemukan jalan keluar dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di hadapannya,” tegasnya dengan nada yang serius namun penuh harapan.