Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Suluh-Desa.Com
+Gabung
Kupang, Suluh-Desa.Com – Ada yang menarik dalam Pidato Pembangunan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (15/8/2026).
Berbeda dari penyampaian pidato secara konvensional, Gubernur Melki memberikan kesempatan kepada Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma untuk membacakan sebagian materi Pidato Pembangunan di hadapan para undangan.
Momen tersebut berlangsung dalam kegiatan yang digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT.
Kehadiran Wakil Gubernur dalam penyampaian pidato menjadi salah satu bagian yang mencuri perhatian dalam agenda pembangunan tersebut. Pembagian peran itu sekaligus memperlihatkan keterlibatan langsung Wakil Gubernur dalam menyampaikan arah dan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi NTT.
Sebelum masuk pada agenda pembangunan, Gubernur Melki terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat Pulau Flores yang terdampak gempa bumi.
Ia memastikan pemerintah hadir bersama masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut.
Gubernur juga menyampaikan rencana untuk mengunjungi Pulau Flores guna melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak. Perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi tersebut juga disebut telah diberikan, termasuk atensi khusus dari Presiden.
Perlindungan Sosial Jadi Fokus Pembangunan
Dalam pidatonya, Gubernur Melki menegaskan pemerintah provinsi terus memperkuat perlindungan bagi masyarakat miskin, pekerja rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pekerja migran.
Tingkat kemiskinan NTT pada Maret 2026 tercatat 17,52 persen, turun 1,08 poin persentase dibandingkan Maret 2025.
Untuk memastikan bantuan dan program perlindungan sosial tepat sasaran, pemerintah memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disinkronkan dengan data administrasi kependudukan serta data sektoral lainnya.
Data tersebut menjadi dasar berbagai program, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, rumah layak huni, OVOP, P2L, dan bantuan pangan.
102.200 Pekerja Rentan Mendapat Perlindungan
Pada 2026, Pemprov NTT memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada 102.200 pekerja rentan selama lima bulan.
Penerima manfaat mencakup petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, buruh, pengemudi, pekerja jasa, dan pekerja informal lainnya.
Perlindungan pekerja migran juga diperkuat melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, serta masyarakat.
Pemerintah memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung aman, legal, bermartabat, dan terlindungi sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke daerah asal.
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dilakukan melalui satuan tugas provinsi dan kelompok kerja desa, mulai dari edukasi, pendataan, deteksi dini, pengawasan, pendampingan, penanganan kasus hingga perlindungan korban.
Data Kependudukan Jadi Fondasi
Hingga Juni 2026, perekaman KTP elektronik di NTT telah mencapai lebih dari 97 persen, sementara cakupan akta kelahiran anak hampir mencapai 82 persen.
Pemerintah terus memperluas pelayanan jemput bola dan perekaman keliling untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit mendapatkan layanan administrasi kependudukan.
Gubernur menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari Dasa Cita Keempat, yakni membangun kesejahteraan melalui data yang akurat, pelayanan yang mudah dijangkau, jaminan sosial yang tepat sasaran, serta perlindungan tenaga kerja yang inklusif.
Selanjutnya, pemerintah mengarahkan pembangunan pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas gizi, serta percepatan penurunan stunting melalui Dasa Cita Kelima: “Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat, dan Bebas Stunting.”
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Melki-Joni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan membangun daerah. NTT, ditegaskan, tidak mungkin dibangun hanya oleh satu tangan, satu lembaga, satu tingkat pemerintahan, ataupun satu generasi. NTT akan maju ketika seluruh kekuatan memilih untuk berjalan dan bekerja bersama.
Pidato Pembangunan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia J. Nomleni, pimpinan dan anggota DPRD NTT, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.***
