Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Suluh-Desa.Com
+Gabung
Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. Donny Yoesgiantoro, M.M., MPA., dalam sambutannya menekankan bahwa evaluasi ini bukan sekadar mengejar angka, melainkan membangun budaya. “Monev ini adalah sarana pembinaan agar badan publik terus meningkatkan kualitas layanan dan membangun budaya keterbukaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
KIP sebagai Indikator Reformasi Birokrasi Berkelas Dunia
Sejalan dengan upaya Undana, pemerintah melalui Kementerian PANRB menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah pilar utama Reformasi Birokrasi (RB) menuju Indonesia Emas 2045. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan RB, Agus Uji Hantara, menjelaskan bahwa visi birokrasi masa depan adalah kompetitif dan berkelas dunia.
“Birokrasi adalah motor penggerak pembangunan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi kunci bagi pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas,” tegas Agus. Bagi Undana, sinkronisasi antara KIP dan Reformasi Birokrasi ini menjadi peluang untuk memperkuat posisi institusi dalam klaster perguruan tinggi negeri yang informatif secara nasional.
Membedah Tantangan dan Rekomendasi Teknis
Meskipun telah menunjukkan progres signifikan, KI Pusat memberikan sejumlah catatan kritis bagi seluruh badan publik, termasuk perguruan tinggi. Beberapa temuan teknis yang juga menjadi fokus perbaikan Undana antara lain sinkronisasi data antara SK Penetapan DIP dengan dokumen fisik di laman resmi, peningkatan aksesibilitas realisasi keuangan dengan mengubah penyajian dari statis menjadi format yang lebih dinamis dan mudah dipahami, serta integrasi sistem dengan menghindari penyimpanan dokumen pada cloud eksternal yang terpisah dan memastikan seluruh data terintegrasi dalam sistem PPID instansi.
